Jakarta,14/11/2019 – Presiden Joko Widodo memberikan instruksi kepada seluruh Jajaran Kementerian/Lembaga (K/L) untuk kembali menekan belanja barang pada tahun depan
sehingga penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020
akan lebih efisien dan efektif lagi.
Hal ini pun diamini dan disampaikan oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di dalam mimbar Diskusi
Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Efisiensi Pemanfaatan DIPA 2020”,
bertempat di Ruang Serba Guna, Gedung Utama Kemkominfo, Jakarta, Kamis
(14/11/2019).
“Kita semakin menguatkan dan memantapkan untuk efisiensi dan efektivitas daripada
sisi belanja. Pertama kita kendalikan belanja barang, misalnya untuk operasional,
perjalanan dinas, honor, konsinyering, bangun gedung, beli mobil, dari awal sudah kita
hemat sesuai arahan Presiden dan itu kemudian diminta dilanjutkan di 2020,” jelasnya.
Menurut Askolani, dengan adanya pengendalian belanja barang, maka bisa dilihat bahwa
pada tahun 2020 banyak Kementerian dan Lembaga mengalami penurunan belanja barangnya dibandingkan
tahun 2019 dan sebelumnya. “Ini tentunya langkah efisien ini menjadi modal kita,”
Tambahnya.
Selain pengendalian belanja barang, kata Askolani, Presiden juga memberikan sejumlah
arahan agar penggunaan APBN 2020 semakin efisien dan efektif. Pertama adalah
melakukan pelelangan proyek lebih cepat. Bahkan, jika bisa dilakukan mulai dari
sekarang sehingga bisa dieksekusi pada Januari 2020.
“Jangan dilakukan dari Januari (2020), harusnya dari sekarang (lelang) sudah dilakukan
karena di PP Pengadaan Barang kita dimungkinkan untuk lelang dini.
Kalau lelang dari
sekarang maka bisa dieksekusi Januari. Kalau lelang Januari, eksekusi bisa bulan 2, 3, 4,
dan bisa menghambat spending di 2020,” tuturnya.
Arahan kedua, Presiden berpesan bahwa yang penting adalah bukan belanjanya, tapi
efektivitasnya, di mana dari belanja itu harus nyata jadi barang dan bermanfaat bagi
masyarakat.
“Jangan belanja habis kemudian barangnya tidak guna. Itu Presiden tidak mau. Belanja
itu harus punya nilai tambah. Makanya Ibu Menteri Keuangan mengingatkan bahwa
setiap Rupiah, uang pajak, uang dari rakyat harus betul-betul berguna dan kembali
kepada masyarakat,” jelas Askolani.
Terakhir, menurut opini Askolani, Presiden mengisyaratkan penekanan pada sinergi dan komunikasi antarintansi
pemerintah. Sebab, jika masing-masing Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah jalan sendirian
dalam sebuah proyek maka bisa terjadi inefisiensi dan duplikasi anggaran.
“Presiden mencontohkan membangun Labuan Bajo harus lintas intistusi pengerjaannya.
PU membangun jalan, Perhuhubungan membangun bandara, pemda mengurus pembebasan tanah, Pariwisata urusan promosi. Kalau tidak sinergi dan jalan masing-
masing, Labuan Bajo tidak akan selesai efektif dan kemungkinan anggarannya tidak
efisien,” terangnya.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) serta Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) tahun 2020
kepada 12 K/L dan seluruh gubernur, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
HeloIndonesia 